Bidang Pemajuan Hukum Adat Laksanakan Verifikasi Pemilihan Prajuru, Pacalang, dan Yowana MDA Kabupaten Badung
Melalui kegiatan ini, diharapkan proses pemilihan dapat berlangsung secara tertib, transparan, dan sesuai dengan prinsip tata kelola kelembagaan Desa Adat, sehingga menghasilkan kepengurusan yang mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam mendukung keberlangsungan kehidupan adat di Kabupaten Badung.
Bimtek Peningkatan Kapasitas Pacalang Tahun 2026 Angkatan IV Dilaksanakan Secara Virtual
Melalui kegiatan ini, diharapkan Pacalang semakin mampu menjalankan peran dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta keharmonisan kehidupan masyarakat adat Bali.
Sekretaris PMA Bersama Para Kepala Bidang Laksanakan Rakor Tanggapan Hasil Audit Kinerja Tahun 2025
Rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas hasil Audit Kinerja Tahun 2025 yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Bali.
Bidang PEDA dan PHA Jadi Narasumber Peningkatan Kapasitas BUPDA dan Sipandu Beradat
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kapasitas dan pemahaman para pengelola BUPDA dalam menjalankan peran dan fungsi kelembagaan perekonomian Desa Adat. Selain itu, kegiatan juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia Forum Sipandu Beradat dan Bankamda dalam mendukung terciptanya keamanan, ketertiban, serta ketenteraman di lingkungan Desa Adat.
Bidang Pemajuan Hukum Adat Sampaikan Klarifikasi Fasilitasi Produk Hukum Adat
Kepala Bidang Pemajuan Hukum Adat beserta staf menghadiri kegiatan klarifikasi lebih lanjut terkait subkegiatan Fasilitasi Produk Hukum Adat Tahun Anggaran 2025 di Inspektorat Provinsi Bali, pada Selasa (11/8/2026). Kegi
Sinkronisasi Program Pemajuan Hukum Adat, Kadis PMA Provinsi Bali Rapat Bersama Baga Hukum MDA Provinsi Bali
Denpasar — Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, I G. A. K. Kartika Jaya Seputra, S.H., M.H., didampingi Kepala Bidang Pemajuan Hukum Desa Adat, Ida Bagus Rai Dwija Juliarta, S.Ag., M.Si., mengikuti Rapat
DINAS PMA PROVINSI BALI MENYELENGGARAKAN SOSIALISASI PERGUB BALI NOMOR 58 TAHUN 2025
Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (Si
Pembahasan Draf Perpanjangan Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat
Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (PMA) Provinsi Bali, I G.A.K. Kartika Jaya Seputra, S.H., M.H., didampingi oleh Kepala Bidang Pemajuan Hukum Adat, Ida Bagus Rai Dwija Juliarta, S.Sg., M.Si., menghadiri kegiatan Pem
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PROVINSI BALI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PROVINSI BALI
Jaga Kekayaan Desa Adat di Bali, Kapolri Kukuhkan Bankamda dan Sipandu Beradat
 Bali – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengukuhkan Bantuan Keamanan Desa Adat (Bankamda) dan forum Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipandu Beradat), di Bali, Jumat (28/1/2022). Sigit
PEDOMAN PENYURATAN PARAREM DESA ADAT DI BALI
PEDOMAN PENYURATAN PARAREM DESA ADAT DI BALI (1) Â Â Â Â Â
PEDOMAN PENYURATAN AWIG-AWIG DESA ADAT DI BALI
PEDOMAN PENYURATAN AWIG-AWIG DESA ADAT DI BALI. (1)_compressed  Â