Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas melaksanakan tugas Dinas Pemajuan Masyarakat Adat  mempunyai fungsi  :

  1. perumusan kebijakan teknis dalam pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan Provinsi;
  2. pelaksanaan kebijakan dalam pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan Provinsi;
  3. penyelenggaraan administrasi Dinas;
  4. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Majelis Desa Adat (MDA);
  5. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
  6. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

Selengkapnnya : Tupoksi DPMA 2021 (1) (1)