PARUMAN BANDESA ADAT SE-KOTA DENPASAR KEPALA DINAS PMA PAPARKAN PENGUATAN LPD DESA ADAT SEBAGAI PADRUWEN DESA ADAT

Keterangan Foto: Kadis PMA Provinsi Bali, I G.A.K Kartika Jaya Seputra (dua dari kanan) memaparkan Penguatan LPD Desa Adat sebagai Padruwen Desa Adat, serangkaian Paruman Bandesa Adat se-Kota Denpasar yang digelar Redite Umanis Wuku Ukir, (10/4), bertempat di Kantor LPD Desa Adat Kepaon, Denpasar Selatan.

 

Guna mewujudkan “Ngajegang lan Mapikukuhang Kewentenan LPD Ring Desa Adat”, Bandesa Adat se-Kota Denpasar melaksanakan Paruman yang digelar Redite Umanis Wuku Ukir, (10/4), bertempat di Kantor LPD Desa Adat Kepaon, Denpasar Selatan. Dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas PMA Provinsi Bali, I G.A.K Kartika Jaya Seputra hadir sekaligus menjadi narasumber mengenai Penguatan LPD Desa Adat sebagai Padruwen Desa Adat. Paruman tersebut juga dihadiri Walikota Denpasar IGN Jaya Negara, Kapolersta Denpasar AKBP Bambang Yugo Pamungkas, Bandesa Madya Majelis Desa Adat Kota Denpasar A.A Ketut Sudiana, Bandesa Adat se-Kota Denpasar serta tokoh-tokoh masyarakat setempat.

Dalam paparannya Kadis PMA Provinsi Bali menjelaskan bahwa LPD kedepan harus dikelola secara Niskala-Sekala sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, dimana LPD harus memiliki manajemen yang baik, SDM yang profesional serta berintegritas, dan memanfaatkan teknologi informasi.

“LPD mesti dikelola dengan baik sebagai padruwen Desa Adat, dimana dalam pelaksanaan tata kelolanya harus dijalankan dengan hukum adat dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro,” terangnya.

Keterangan Foto: Bandesa se- Kota Denpasar hadir serangkaian Paruman Bandesa Adat se-Kota Denpasar yang digelar Redite Umanis Wuku Ukir, (10/4), bertempat di Kantor LPD Desa Adat Kepaon, Denpasar Selatan.

Mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Bendesa Adat, Bandesa Madya Majelis Desa Adat Kota Denpasar, AA Ketut Sudiana menyampaikan pengelolaan LPD menjadi persoalan yang harus dibuatkan Pararem untuk memperjelas peraturan yang sudah ada sebelumnya sehingga bisa terhindar dari permasalahan hukum.

“Para bendesa adat siap mendukung dan menyukseskan program-program Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kota Denpasar. Hal ini tentu dapat mempercepat dalam pemulihan ekonomi Bali,” ujarnya (*)