Keterangan Foto: Kadis PMA, IGAK Kartika Jaya Seputra (empat dari kiri) menerima kunjungan Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP bersama jajarannya ke Dinas PMA Provinsi Bali, Jumat (27/5).

 

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melakukan kunjungan ke Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, Jumat (27/5). Acara tersebut diterima langsung Kepala Dinas PMA, IGAK Kartika Jaya Seputra bersama jajarannya.

Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP, Kemas Akhmad Tajuddin, SH.MH mengatakan kunjungannya ke Dinas Pemajuan Masyarakat Provinsi Bali dalam rangka melakukan Kajian Kebijakan dan Regulasi Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur di Bali. Pendalaman tersebut terkait ada atau tidaknya kesenjangan ideologi Pancasila dalam peraturan-peraturan tersebut.

“Untuk kali ini kami melakukan Kajian Kebijakan dan Regulasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat. Dalam pengamatan kami untuk Pergub ini sangat baik dan tidak adanya kesenjangan terhadap ideologi Pancasila,” jelasnya.

Pihaknya sangat mengapresiasi ditetapkannya Pergub 26 Tahun 2020 ini oleh Gubernur Bali karena didalamnya memuat nilai-nilai kebhinekaan. Kedepannya BPIP berharap peraturan-peraturan seperti ini bisa dicontoh dan dikembangkan di daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Sementara Kadis PMA, IGAK Jaya Seputra menerangkan Dinas PMA sebagai pengampu misi pembangunan Provinsi Bali tepatnya misi ke 12 yakni Memperkuat kedudukaan, tugas, dan fungsi Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan krama Bali yang meliputi Parahyangan, Palemahan, dan Pawongan, dan Misi 19 Mengembangkan sistem keamanan terpadu yang ditopang dengan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai untuk menjaga keamanan daerah dan Krama Bali serta keamanan para wisatawan.

“Misi ini menjadi menjadi arah kebijakan pembangunan Bali sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali,” terangnya

Tak hanya ke Dinas PMA, BPIP juga melakukan kunjungan ke Desa Adat Kuta dan Desa Adat Legian dalam rangka meninjau forum SIPANDUBERADAT dan Bantuan Keamanan Desa Adat (Bankamda). (*)