Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Pemerintah Provinsi Bali
PEMAJUAN HUKUM ADAT
Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat…
Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (PMA) Provinsi Bali, I G.A.K. Kartika Jaya Seputra, S.H., M.H., didampingi oleh Kepala Bidang Pemajuan Hukum Adat, Ida Bagus Rai Dwija Juliarta, S.Sg., M.Si., menghadiri…
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PROVINSI BALI
Bali – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengukuhkan Bantuan Keamanan Desa Adat (Bankamda) dan forum Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipandu Beradat), di Bali, Jumat (28/1/2022). Sigit mengungkapkan,…
PEDOMAN PENYURATAN PARAREM DESA ADAT DI BALI (1)
PEDOMAN PENYURATAN AWIG-AWIG DESA ADAT DI BALI. (1)_compressed
Keterangan Foto: Kadis PMA, IGAK Kartika Jaya Seputra (empat dari kiri) menerima kunjungan Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP bersama jajarannya ke Dinas PMA Provinsi Bali, Jumat (27/5).…
PEDOMAN TEKNIS SIPANDU BERADAT
Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 10925 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Perjalanan Orang Pada Pintu Masuk Wilayah Bali dan Percepatan Penanganan Covid-19, Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (PMA) bersama Kepala…
Merebaknya pandemik Covid-19 di Bali membuat Pemerintah Provinsi Bali mengambil langkah-langkah kebijakan strategis. Kebijakan yang dikeluarkan di antaranya memperketat pembatasan warga beraktivitas di luar rumah, belajar, bekerja dan beribadah di…